Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa, 17 Juni 2025.Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, bersama Ketua Komisi I, Usmardi Thareb, dan diterima langsung oleh Sekretaris BPKAD Lamsel, Mahat Santosa, S.TP., M.M., serta jajaran pejabat Bidang Anggaran.

Kepala BPKAD Lampung Selatan, Wahidin Amin, yang turut hadir mendampingi, menjelaskan bahwa percepatan ini didorong oleh penyesuaian terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025, yang menekankan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam perencanaan anggaran.

DISKOMINFO LAMSEL, Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

Predikat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2024 yang diserahkan Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (26/5/2025).

Pencapaian tersebut menandai keberhasilan Pemkab Lampung Selatan mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk ke-9 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin menyampaikan, pencapaian itu sekaligus menjadi bukti konsistensi pihaknya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Perolehan opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” kata Wahidin Amin dalam keterangannya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, atas kerja keras dan sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip good governance.

“Pencapaian ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Egi. (dul)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Sistem Online Hibah Bansos, pada Rabu 30 April 2025, secara daring melalui zoom meeting.

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Lampung melaksanakan Entry Meeting di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan itu dalam rangkan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Rombongan Tim BPK Perwakilan Lampung diterima Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati beserta jajaran pejabat terkait, di ruang Sekda setempat, Kamis (10/4/2025)

Ketua Tim Pelaksana dari BPK Perwakilan Lampung, Delwin Trisno Hutapea mengatakan, pemeriksaan LKPD akan berlangsung selama 30 hari, mulai 9 April 2025 hingga 8 Mei 2025.

Tujuan pemeriksaan LKPD tersebut, untuk memberikan opini batas kewajaran pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan mempertimbangkan empat poin.

"Yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan efektivitas sistem pengendalian internal," kata Delwin Trisno Hutapea.

Lebih lanjut dia menjelaskan, output yang diharapkan terdiri dari dua bagian. Pertama berupa LHP terdiri dari dua buku saku yang berisikan opini dan laporan keuangan kognitif. Dan yang kedua berisikan permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.

"Dengan pemeriksaan kami selama 30 hari yang termasuk sangat terbatas, kami mohon kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk bisa mengkoordinasikan pejabat-pejabat terkait supaya bisa merespon dengan cepat apabila kami membutuhkan konfirmasi," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Intji Indriati juga menekankan kembali kepada seluruh kepala perangkat daerah, untuk dapat merespon dengan cepat informasi yang diperlukan BPK, agar dalam pemeriksaan yang terperinci untuk segera disampaikan.

"Respon dari teman-teman perangkat daerah juga harus lebih ditingkatkan, dan juga sampaikan kepada seluruh staf untuk cepat dalam merespon dan mempercepat terkait penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan," imbuh Intji.

Intji Indriati juga berharap, dengan kerja sama yang baik, Kabupaten Lampung Selatan bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih selama 8 kali berturut-turut dan tetap menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Lampung.

"Dengan tagline, Lampung Selatan Bisa, mudah-mudahan Lampung Selatan tahun ini bisa mendapatkan WTP ke-9 dan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan," kata Intji. (lmhr)

BPKAD Kab. Lampung Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Keuangan Achmad Herry didampingi Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan Drs. Wahidin Amin dan diikuti oleh seluruh Pengurus Barang SKPD di Kab. Lampung Selatan

Perwakilan BPKAD Kab. Lampung Selatan menghadiri Rapat Penyusunan Proses Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta

Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan Drs. Wahidin Amin, M.Si menghadiri acara Penandatangan Berita Acara Rekonsiliasi Sisa DAK Fisik s.d Tahun 2023 dan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap III TA 2024 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Erika Irza bersama Kasubbid Pengelola Administrasi Gaji Pegawai Milyarida menghadiri acara Rekonsiliasi Data Kebutuhan Penggajian PPPK Formasi Tahun 2023 yang Diangkat Tahun 2024.

BPKAD Kab. Lampung Selatan diwakili Kasubbid pengeluaran kas dan FPA Rully menghadiri Kegiatan Pembahasan Estimasi Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Penyerahan Penghargaan atas Penyampaian Penghimpunan Data ILAP Tahun 2024 di Aula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.

BPKAD Kab. Lampung Selatan meraih Penghargaan dari KPPN Bandar Lampung sebagai Peringkat Pertama Kategori Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian Dokumen Penyaluran DAK Fisik yang diterima oleh JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Nova Situmorang mewakili Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan Drs. Wahidin Amin, M.Si